“Kami tidak bisa tidak percaya, bahwa jika semua undang-undang, semua pengadilan, semua polisi dan tentara dihapuskan besok dengan satu sapuan, keadaan kami akan jauh lebih baik ketimbang sekarang.” –Lucy Parson.
Datang harinya, bahwa angan-angan serta impian akan hak-hak yang dilindungi dan dijamin Negara hancur berkeping-keping, dan memang seharusnya keyakinan semacam itu dibuang, dilikuidasi, dihancurkan. Sejak 1 Oktober 2022, sejak malam jatuhnya ratusan keluarga kami, seharusnya, tak ada lagi nasionalisme dalam wujud ketertiban, keamanan, kepatuhan pada undang-undang dan aturan yang harus diamini. Dan hal ini pun, dibuktikan bahwa undang-undang bukanlah ‘konstitusi’, bukanlah kepemilikan bersama yang netral, yang lepas dari pengaruh kepentingan ekonomi-politik, yang dimiliki oleh warga maupun pemerintah. Pemenjaraan 8 Arek Malang dan vonis bebas 2 terdakwa aparat kepolisian sudah berarti bahwa undang-undang adalah alat kekuasaan untuk melindungi diri dan menindas musuh-musuhnya: rakyat—pekerja, petani, pemuda, perempuan, penganggur, pengamen dan pengemis, tunawisma, juga supporter sepak bola.
Pembunuhan 135 orang di Stadion Kanjuruhan, sebetulnya, sudah merupakan wujud yang nyata yang menunjukkan hal tersebut, bahwa undang-undang, peraturan dan hukum tidak pernah berjalan sesuai teori keadilan yang diajarkan oleh sekolah, kampus, media massa, televisi, koran dan majalah. Semua ilusi keadilan yang lahir dari rahim undang-undang, hukum, dan pengadilan adalah sarana, alat, untuk menjadikan warga sebagai individu dan kelompok penurut, dan dengannya berfikir bahwa “Jika hak saya dilanggar, maka ada undang-undang untuk memulihkannya.” Paradigma bodoh ini hanya akan menjadikan undang-undang dan hukum sebagai suatu hal yang lebih tinggi dari kehidupan kita, membuat kita bergantung pada hukum, dan menjadi pasif, seolah tidak berdaya atas hak hidup kita sendiri.
Sudah diketahui bersama, bahwa adalah hal yang sama sekali tidak dapat dibenarkan—bahkan dalam sudut pandang moral (muncul dalam ungkapan “hati nurani”)—jika ketertiban umum lebih tinggi harganya ketimbang nyawa janin dalam kandungan, atau nyawa anak muda dengan cita-cita arsitek, dokter, guru, atau pemain sepak bola. Kesadaran umum bahwa pembunuhan 135 orang dalam semalam ini merupakan kejahatan berat, pelanggaran HAM, pembunuhan berencana, dan apapun itu yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal, yang adil, nyatanya tidak dapat dipaksakan pada proses pengadilan yang diatur dalam undang-undang. Keduanya (kesadaran umum akan perlunya keadilan dan mekanisme pengadilan Negara) merupakan dua hal yang berbeda dan saling bertabrakan. Negara punya versi keadilannya sendiri yang diatur dalam “undang-undang” yang sama sekali tidak pernah adil bagi kita, bagi para penyintas, dan keluarga korban.
Jika pelanggaran atas ketertiban dan keamanan berarti harus hilangnya nyawa seseorang, jika perusakan properti, perusakan logo dan kaca toko, harus berarti hukuman penjara yang menahun; kehilangan pekerjaan, terasing dari tetangga, terpisah dari keluarga, jika mekanisme pengadilan Negara tidak dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal dan memberikan keadilan, maka hukuman sosial yang pantas atas pembunuhan ratusan orang dan pengadilan yang korup adalah: pemberontakan sosial. Sejak hukum tidak dapat lagi melindugi, sejak pengadilan tak memberikan keadilan, sejak polisi adalah pembunuhnya, maka adalah tugas kita sendiri untuk meraih keadilan yang kita inginkan, sebagai warga yang menjadi korban, dan pemilik syah kota ini.
Korwil Bawah Tanah menyerukan kepada seluruh Arek-arek Malang untuk berhenti meromantisir kata-kata indah nan morali dari para musisi, selebriti, atau tokoh kelompok suporter manapun, termasuk Aremania. Sudah cukup banyak keikhlasan yang harus diterima dan dibenarkan dengan cara-cara yang naif, menyedihkan, dan tak pantas, yang menunjukkan keputusasaan dan rasa kecewa atas harapan akan perlindungan Negara. Sudah saatnya mengubur imajinasi indah atas negeri yang adil, yang damai, tentram, ‘beradab’, dan sejahtera—sebab itu semua hanyalah imaji, dan bukanlah hal yang nyata.
Kami membenci cambuk dan punggung yang menahannya. Bersikap pasif pada penindasan hanyalah cara bunuh diri yang menghantarkan kita pada penindasan yang lebih kejam di kemudian hari. Pasifisme dan dialog damai sebagai metode perjuangan atas penindasan hidup harian adalah kebangkrutan yang telah kita alami dan saksikan selama enam bulan belakangan. Hanyalah aksi langsung yang penuh keberanian dan sikap, dan perancanaan matang dengan tuntutan yang memberatkan, yang merupakan metode paling efektif yang dapat kita lakukan. Aksi 29 Januari telah membuktikannya, bahwa elit kapital dan aparat kepolisian hanya mengerti bahasa kekerasan untuk bicara, dan mereka sendirilah yang sejatinya tidak menghendaki dialog damai. Dengan begitu, hanyalah kesia-siaan untuk mengajak Negara berdialog, karena mereka sendiri tak menginginkannya.
Hanya keledai yang terjatuh pada lubang yang sama, dan tak seharusnya Arek Malang menjadi keledai.
Aremania Korwil Bawah Tanah
